Sejarah Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (PP No. 43 tahun 2014).  Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya, potensi dan masalah yang dimiliki, maka desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) atau langkah-langkah yang perlu dilakukan selama 6 (enam) tahun.

Pemerintah Desa dalam menyelenggaraan urusan pembangunan desa perlu berrdasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) untuk jangka 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa menggunakan pendekatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan desa. Mengikutsertakan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan rencana pembangunan bagi kemajuan desanya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa. Setiap aspek rencana pembangunan harus disusun berdasarkan kajian masalah dan potensi yang ada di desa. Hal yang terpenting adalah melakukan kajian masalah dan potensi secara menyeluruh agar menghasilkan perencanaan yang matang dan relevan sehingga arah, tujuan dan kebijakan pembangunan desa tersaji dalam dokumen RPJMDes ini. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga kemajuan dan kesatuan desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan menjadi Dokumen Perencanaan yang bermakna strategis sehingga dapat menjadi kerangka acuan pembangunan oleh instansi teknis yang terkecil baik ditingkat Pemerintah Daerah Kota , Provinsi maupun Nasional yang selanjutnya akan terwujudnya Pembangunan yang lebih baik, efektif dan efisiensi.

Pada  tataran operasional, pengintegrasian mensyaratkan  adanyaRencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), yang didukung dengan peningkatan manajemen  pemerintahan  desa  sebagai  basis.  Pada  konteks  itu,  efektivitas fasilitasi  untuk  memastikan  pemerintah  desa  membentuk  Peraturan  Desa, menetapkan ADD dan Pertanggungjawaban Kepala Desa secara rutin menjadi penting. Hal itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas proses dan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Desa, kecamatan dan Kota serta keselarasan rencana kegiatan dan anggaran dari berbagai sumber, khususnya APBN.

SEJARAH DESA KAMPUNG BARU PADUSUNAN

Desa Kampung Baru Padusunan adalah suatu yang bersebelahan dengan Desa Kampung Gadang, Yang mana pada saat dahulu desa Kampung Gadang adalah satu desa yang sangat luas wilayahnya  yang terdiri tanah  basah (sawah) dan tanah kering (pemukiman penduduk), sehingga semua bentuk iuran atau pajak bumi dan bangunan diberikanan  ke desa Kampung Gadang dan sesuai dengan  perubahan masa dan jumlah penduduk sekitar tahun tujuh puluhan desa Kampung Gadang dipecah menjadi satu desa  yang baru  dengan nama desa Kampung Baru Padusunan dengan arti kata pada zaman dahulu sesuai dengan penjelasan dari Dt.Majo Biso Suku Mandahiling (orang tua lama) desa Kampung Baru Padusunan adalah belahan atau pecahan dari desa Kampung Gadang maka dibantuklah suatu kampung yang baru dengan desa Kampung Baru Padusunan.

Desa Kampung Baru Padusunan terbagi empat Dusun yakni, Dusun Pincuran, Dusun Labuah Raya, Dusun Bulaan dan Dusun Sungkai.